“Politik dan Uang , Sepanjang jalan kenangan…kita saling bergandeng tangan ”

0

Itu penggalan syair lagu yang popular dan berulang sejak  tahun 1970 hingga awal 1990. Penyanyi lawas dan kondang yang mengumandangkannya Tetty Kadi. Salah satu artis yang lompat profesi ke dunia politik  tahun 2004 – 2009 dengan menjadi wakil rakyat mewakili Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat 8.

Saya tidak ingin mengupas soal lagu dan kesenian apalagi penyanyinya atau kegiatan politiknya. Sama sekali tidak. Saya pernah mencalonkan diri  menjadi wakil rakyat mewakili wilayah leluhur saya yang menjabat sebagai kepala daerah. Tulisan saya disini lebih pada pengamatan ala saya, pengalaman ala saya, dan juga pendapat ala saya. Semua ala kadarnya..Selebihnya saya serahkan pada pembaca.

Politik dan Uang, atau Uang dan Politik. Apa maksudnya ? dua hal tersebut selalu bagai kembar dempet sering diulas di layar kaca dan media lainnya. Apalagi jelang pemilihan kepala daerah, terlebih pemilihan umum Presiden. Mendadak kembar dempet itu jadi trending topic dengan kemasan yang macam-macam.

Mari kita tengok sejenak sudah berapa kali Indonesia melaksanakan pemilihan umum Presiden. Indonesia tanah air tercinta ini sudah 11 kali melangsungkan pemilihan umum Presiden. Yaitu  pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Atau akhir-akhir ini pembahasan Pemilu Presiden dimulai setelah reformasi hadir ( 1998 ) yaitu sudah sebanyak 3 kali. Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah..entah sudah berapa kali sepanjang sejarah. Dari masa ke masa Pemilu selalu diwarnai bahasan soal Money Politics. Selalu hal negatif bila membahas money politics. But it is what it is.

Tiga model pemilihan Umum ( pemilu ) di Indonesia yaitu Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Kepada Daerah maupun Pemilihan Umum Presiden merupakan ajang tarung politik para kandidat. Bersaing ketat. Tak kalah dibahas tuntas dari sudut   bagaimana cara para kandidat berkampanye, alat yang digunakan, strategi politik yang dipilih sampai ke hal-hal  yang  menimbulkan dukungan manis atau pahit. Bahkan cara yang  bisa jadi senjata untuk ‘melumpuhkan’ pesaing.

Pergeseran alat kampanye sejak jaman sebatas bendera, spanduk dan poster, sampai jaman now media, fesbuk hingga twitter. Makin marak. Satu klik…jutaan follower !  relatif mudah menjadi popular !

Seiring dengan bertambahnya alat kampanye maka sebangun pula harga yang harus keluar dari sudut tenaga, waktu dan biaya. Yang terakhir inilah yang sering diukur oleh lembaga-lembaga survei politik dengan sebutan ‘Dana Kampanye Yang Dikeluarkan’. Makin modern makin mahal begitu kira-kira. Sah ? tentu sah ! Kembali ke soal Politik dan Uang, setali tiga wang, soal Politikus dan Money Politics.

Itu sebabnya sering masyarakat awam ketika muncul nama-nama para kandidat, langsung ‘baku hantam’ dengan komentar, mana yang ‘menarik hati’.  Dari soal asal usul, sampai seberapa sanggup dan kuat membawa Indonesia ke arah perbaikan ( yang sampai sekarang tetap banyak versi pro dan kontra Indonesia makin baik ataukah makin mundur ). Tiap kandidat selalu punya 3 pe er ketika berkampanye. Soal VISI, MISI dan POTENSI. Perlu dana untuk memaparkan ketiga hal tersebut pada rakyat.

Menilik tahapan dan jadwal Pemilu Presiden 2019 ada dua jadwal yang menggambarkan bagaimana pertarungan relatif amat singkat.  Serangkaian agenda harus dibuat kandidat dari memilih mewakili partai mana (ada kandidat berasal dari partai sebelumnya atau berpindah partai ) namun baru bisa melakukan kampanye 23 September 2018 hingga 13 April 2019 ( praktis 7 bulan saja ). Sementara sebelumnya sejak 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 merupakan tahap perencanaan program dan anggaran Pemilu. Dilanjut penyusunan aturan main KPU ( Komisi Pemilihan Umum ). Belum lagi ada hal yang sangat serius  kerap menjadi rumors politics  karena ada tahapan laporan dan audit dana kampanye.

Dari kira-kira 262.000.000 ( dua ratus enam puluh juta ) penduduk Indonesia yang berhak melakukan vote adalah 196.500.000. Tentu minus dengan beberapa orang yang tidak atau kehilangan hak. Rinciannya pemilih laki-laki 89.657.761 orang dan 97.887.875 orang perempuan ( data diambil dari Kemendagri yang telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu ( DP 4 ) kepada KPU).  Jadi, sungguh angka fantastis dan  tidak mudah menjadi pemenang pertarungan !

Relasi sedemikian kuatnya antara politik dan uang berindikasi adanya money politics saling berpengaruh antara pihak politisi, para anggota partai dan para pemilih.

Contoh kasus money politics yang terkenal di dunia adalah Fujimori_Montesinos di Peru pada pertengahan 2000. Ditemukan video yang menunjukkan Vladimir Montesinos, Kepala Dinas Intelijen Peru terlibat dalam pembelian suara dengan menyerahkan sekitar US $ 15.000 kepada pihak oposisi Kongres Luis Alberto Kouri untuk beralih posisi sehingga membuat pemerintah menjadi mayoritas dalam parlemen. Skandal ini menyebabkan pengunduran diri Alberto Fujimori sebagai Presiden Peru.

Seseorang yang dipilih  mendapat jabatan publik  dengan cara‐cara yang melanggar hukum yang berlaku, bisa menjadi pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power). Disitulah bermula korupsi yang merugikan negara.

Menurut PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan )  modus yang terkait dana Pemilu dan Pemilukada ada  6  modus:

  1. Dana Sumbangan Pemilukada Yang Berasal Dari Pengusaha Yang Sering Mengerjakan Proyek Pemerintah Daerah
  2. Dana Sumbangan Pemilukada Yang Bersumber Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  3. Dana Sumbangan Pemilu/Pemilukada melalui Pihak Ketiga
  4. Pola Memecah‐mecah transaksi (Structuring) Sumbangan Dana Pemilu/Pemilukada melalui rekening kandidat/ calon
  5. Dana Sumbangan Pemilukada yang berasal dari pengusaha dan berdampak adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang; Money Politics
  6. Penampungan dana operasional Pemilu/Pemilukada yang bersumber dari APBN ke dalam rekening pribadi penyelenggara/Pengawas Pemilu/ Pemilukada.

Maka Politk Uang dimata masyarakat dilihat dalam bentuk transaksional dan fungsional. Transaksional karena adalanya ‘deal’ diantara para pelaku politik dan fungsional berupa alat untuk menarik simpatisan, membeli suara, maupun merubah keputusan pemilih.

Katanya politik cerdas tanpa politik uang. Persoalannya apa definisi cerdas dan politik uang ( money politics ?) pasti lebih dari seratus jawaban dan argumen. Lima negara terbesar yang minim kasus korupsi ( hasil saya browsing ) Denmark, Finlandia, Swedia, juga Norwegia dan Selandia Baru apakah bebas money politics? Wallahu A’lam Bishawab….

Pada akhirnya politik dan uang tetap kembar dempet yang sulit dipisahkan. Yang diperlukan adalah ‘filter dan juga polisi’  yang bisa bersih-bersih tangan yang tidak perlu dan ada maunya. Sehingga kemesraan antara politik dan uang bisa berjalan tanpa ada ‘orang ketiga’.

”Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu..menambah nikmatnya…suasana PEMILU…eh malam syahdu!”

Artikel sebelumnyaIDI Jakarta Pusat – Membangun Kemandirian Masyarakat Dibidang Kesehatan
Artikel selanjutnyaMenjaga Kulit Tetap Sehat Selama Ramadan
I am the owner and founder of SCI MEDIA www.sayacintaindonesia.com. With a strong background as a media writer since 1994 from various magazines and newspapers and an independent writer for non-fiction books I have launched built me to have excellent skill in communication with people. I also have the skill to build corporation and personal images such as being coach for beauty contest and working as Artist Manager. I have experience gathering information to write personal biography books along with speaking at seminars and mentoring young women. I was affiliated with more than 50 organizations mostly about women empowerment I was a leader for some projects in Indonesia Ministries. I handled the PR of my party in the presidential election. I have worked with seminars, workshops, talk shows from various topics such as healthy lifestyle, how to become good writer, and others.