PERPPU Pembubaran Ormas – Baru dibuat, langsung digugat

0
Perppu pembubaran Ormas
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

Perppu Pembubaran Ormas, Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Organisasi kemasyarakatan telah diumumkan oleh Menkopolhukam Wiranto. Perppu ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut izin ormas yang menentang Pancasila

Perppu ini ada untuk menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan. Menurut Wiranto, ada beberapa kekurangan dalam UU Ormas yang ada, sehingga dianggap tidak lagi memadai.

Salah satunya adalah UU Ormas tidak mengatur tentang pemberian izin dan pencabutan izin, seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama.

UU Ormas yang ada dianggap Wiranto masih kurang memadai dalam memberikan definisi tentang ajaran atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dalam UU Ormas, hanya dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

“Ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, diarahkan untuk mengganti Pancasila, mengganti eksistensi NKRI. Itu tidak tercakup dalam undang-undang,” kata Wiranto.

Wiranto pun menegaskan bahwa Perppu pembubaran ormas dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman ideologi, jadi Perppu ini harus didukung semua pihak untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan generasi berikutnya, menyelamatkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan konsensus nasional

HTI Menggugat

Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana menggugat Perppu 2/2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Walaupun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum menyebutkan ormas mana yang akan ditindak melalui penerbitan Perppu 2/2017 itu, namun HTI langsung bereaksi.

Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Kuasa hukum HTI menganggap ada pasal karet dalam Perppu itu.

“Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah pasal 59 ayat 4 bahwa dikatakan ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Yusril kepada wartawan di kantor DPP HTI, Rabu (12/7/2017).

Menurut Yusril, penafsiran bertentangan dengan Pancasila itu bisa berbagai macam. Tidak dijelaskan secara detail hal seperti apa saja yang merupakan pelanggaran terhadap Pancasila.

Karena itulah, HTI akan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan mengajak beberapa ormas lain, rencananya HTI akan mengajukan gugatannya pada hari senin mendatang (17/7).

HTI juga memprotes langkah pemerintah yang dianggapnya seolah olah mengambil jalan pintas, menerbitkan Perppu karena kesulitan untuk membubarkan ormas lewat pengadilan

“Ketika Undang – Undang dirasa menyulitkan, maka dibuatlah perppu. Padahal secara obyektif tidak ada alasan dan tidak ada kegentingan yang memaksa terbitnya perppu ini,” kata Ismail.

Ia juga mengatakan “HTI adalah kelompok dakwah yang berbadan hukum legal, dan sesuai tujuannya selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib, serta sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar, kenapa dibubarkan?” .

Ismail mengingatkan bahwa ada juga kelompok kelompok lain yang aktivitasnya malah lebih mengkhawatirkan dari HTI. “Yang anarkis, mempromosikan separatisme, bahkan terindikasi berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menjual aset negara, kok malah dibiarkan? Jadi Jangan menyalahkan publik apabila menilai rezim ini represif dan anti Islam.” Ujarnya

Menanggapi penolakan HTI dan pihak pihak lain terhadap Perppu tersebut Wiranto mengatakan “Saat ini ada sekitar 344.000 ormas di Indonesia. Perppu itu kan payung hukum, dari situlah nanti pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemendagri akan meneliti ormas ormas mana saja yang merupakan ancaman.

“Masa kita ingin menyelamatkan negara kok ditolak? Masa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, ditolak ? Masa melawan organisasi yang nyata-nyata ingin membubarkan negara kok ditolak ?” kata Wiranto

Dukungan ormas Islam terhadap Pemerintah

Di sisi lain sebanyak 14 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) justru mendukung langkah pemerintah dan mendesak supaya pemerintah segera merealisasikan rencana untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal anti Pancasila lainnya.

Perppu Ormas
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (Photo : Antara)

Seperti yang termuat dalam situs resmi NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan bahwa pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak tegas ormas yang anti Pancasila dan UUD 1945 seperti HTI

Menurut Said Aqil, konstitusi secara jelas menjamin kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat. Namun, jika sudah bertentangan dengan dasar negara kita, maka pemerintah berhak untuk membatasi perkembangannya.

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh berbagai golongan masyarakat, hal ini lah yang membuat negara kita ini terlepas dari berbagai krisis dan tetap bersatu dalam perbedaan.

Jika ormas radikal anti Pancasila terus dibiarkan, maka masyarakat awam akan menganggap bahwa ormas semacam itu adalah benar dan dibenarkan oleh negara.

Kalau hal seperti ini terus menerus dibiarkan berlangsung, maka jumlah masyarakat yang mendukung radikalisme dan anti-Pancasila akan terus berlipat. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan negara kita ini, negara ini bisa hancur karena konflik seperti Suriah, Irak, dan Yaman

“Selama ini pemerintah tidak pernah melarang setiap orang membentuk ormas. Namun, Pancasila harus tetap dijadikan sebagai dasar dan asas dari setiap ormas yang dibentuk, ormas radikal seperti HTI yang ingin mendirikan khilafah telah merasuk ke masyarakat bahkan ke kampus-kampus. Hal tersebut mengancam kebhinekaan, demokrasi dan Pancasila ” kata Said.

Menunggu pembahasan di DPR

Saat ini Perppu pembubaran ormas tersebut telah diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk kemudian dibahas menjadi undang-undang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencananya Perppu pembubaran ormas tersebut akan dibacakan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR. Kemudian akan diproses melalui pembahasan oleh anggota dewan dalam jangka waktu sekali masa sidang.

Apabila disetujui oleh DPR, maka Perppu tersebut akan langsung menjadi Undang Undang. Namun, kalau tidak disetujui, maka kembali ke UU Nomor 17 Tahun 2013

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto mengatakan “DPR akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan karena Perppu adalah diskresi pemerintah,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Kamis, 13/7/2017.