Sejumlah demonstran perempuan dikawasan istana presiden di Kabul, Afghanistan berhamburan setelah Taliban menembakan gas air mata dan semprotan merica. Dikabarkan demonstrasi tersebut terjadi lantaran para perempuan Afghanistan menyuarakan dan menyerukan hak-hak perempuan untuk dapat bekerja serta dilibatkan dalam sektor pemerintahan.
Di lansir dari BBC News (5/9/2021), kelompok perempuan itu mengatakan Taliban menargetkan mereka dengan gas air mata dan semprotan merica ketika mereka mencoba melakukan march dari jembatan ke Istana Presiden di Kabul. Namun di lain sisi, pihak Taliban mengungkapkan demonstransi itu terjadi tidak ada izin serta berlangsung pure di luar kendali.
Respon Taliban atas unjuk rasa hak-hak perempuan ini adalah mereka mengatakan, tentu dalam waktu beberapa hari kedepan Taliban akan mengumumkan susunan pemerintahan yang baru. Perempuan izinkan terlibat dan ikut andil dalam pemerintahan, namun tidak dalam memegang posisi Menteri.
Dalam demonstransi ini, ada dampak negative yang ditimbulkan yakni salah satu demonstran perempuan dipukuli militant Taliban ketika militant Taliban hendak membubarkan aksi ini, akibatnya demonstran perempuan tersebut mengalami cidera.
Hak – Hak Perempuan Di Afghanistan Masih Abu-abu
Sejak Taliban berkuasa atas ibukota Afghanistan. Banyak perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di Afghanistan. Dahulu selama di tahun 1996 – 2001 saat pemerintahan Taliban memimpin Afghanistan banyak larangan-larangan yang mendiskreditkan kaum perempuan seperti perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa ada muhrimnya serta harus menggunakan burqa yang menutup wajah hingga ke ujung kaki. Bukan hanya itu saja, perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja dan bahkan perempuan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan ketika sudah melewati usia 10 tahun, dan masih banyak lagi.
Ketika Taliban kembali menegakkan kekuasaanya setelah bertahun-tahun dan kembali berkuasa atas Afghanistan, warga Aghanistan mulai merasakan ketakutan akan hak-hak kebebasan yang mereka miliki, mereka kembali meratapi kebebasannya. Terlebih lagi, belum lama ini Taliban mengumumkan susunan kabinet dalam pemerintahannya dan ternyata tidak anggota kabinet baru dari kalangan perempuan.
Dilansir dari AFP, “Taliban telah menyia-nyiakan kesempatan penting untuk menunjukan ke dunia internasional kalau mereka menghormati hak-hak perempuan salah satunya hak dalam politik” Ungkap Alison Davidian selaku perwakilan PBB. Bukan hanya itu, bahkan Taliban menghapus Kementerian Urusan Perempuan.
Dari situasi seperti ini, ketakutan dan kekhawatiran akan perempuan Afghanistan yang terkurung selama Taliban menjadi pemimpin. Terlebih lagi PBB telah menerima laporan akan masalah tersebut. Melihat kondisi pemerintahan saat ini, hak-hak perempuan Aghanistan di rasa masih abu-abu. Hal ini juga yang mendorong para demonstran perempuan untuk berdemo. “Kami ingin kesetaraan hak, kami ingin ada perempuan di pemerintahan” teriak puluhan ribu orang yang berdemo pada saat itu.
Penulis SC Indonesian News : Dwi Lucy
Sumber :
BBC News Indonesia
CNN Indonesia
Detik.com
