Ahok, Setelah PK Ditolak, Terhempas Atau Melambung ?

0

Amnesty International Indonesia memberikan pernyataan dalam sebuah Press Conference di Jakarta Kamis 5 April 2018 terkait kasus Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, dianggap bersalah dalam putusan vonis Hakim 9 Mei 2017 ada ‘kekhilafan’ Hakim.

Ahok divonis dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok tidak sendirian. Ada setidaknya 11 orang di Indonesia yang dipidana dengan pasal penistaan agama di 2017.

Sebut saja Ahmad Mushaddeq, Mahful Muis Tumanurung serta Andry Cahya tiga pemimpin kaum minoritas yang kini dibubarkan dan dikenal dengan nama ‘Gafatar’ (Gerakan Fajar Nusantara). Mereka dipidana dengan pasal penodaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Maret 2017.

“MA kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hukuman yang tidak adil dan memastikan perlindungan atas kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan di Indonesia. Praktik pemenjaraan dengan vonis penodaan agama tidak adil dan melanggar kewajiban HAM (Hak Asasi Manusia) Indonesia dalam hukum Internasional.

Otoritas di Indonesia harus dengan segera dan tanpa syarat membebaskan Ahok, eks para pemimpin Gafatar dan semua terpidana kasus penodaan gama, khususnya dengan mencabut pasal-pasal penodaan agama yang diskriminatif di seluruh perangkat perundang-undangan” mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Adanya penolakan dari MA jelas terlewatkannya kesempatan untuk mengakhiri hukuman tidak adil yang sedang dijalani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta.

Dua unsur yang diajukan saat mengajukan PK (Peninjauan Kembali) oleh tim kuasa hukum Ahok yang diwakili Fifi Letty Indra adalah adanya kekhilafan Hakim saat memberikan vonis (kekhilafan yang dimaksud pada uraian panjang tim kuasa hukum dimaksud pada intinya karena beberapa pertimbangan hakim dianggap tidak berdasar atas beberapa fakta-fakta di persidangan.

Unsur kedua adanya pertentangan dikarenakan Buni Yani selaku pelapor yang menyeret Ahok ke persidangan atas dasar pasal penodaan agama saat ini mendapat putusan yang kontradiksi dan tidak sejalan dengan vonis Ahok.

Beberapa hari setelah penolakan permohonan PK Ahok 28 Maret 2018 lalu media lantas diramaikan dengan pemberitaan yang mengutip pernyataan seorang pimpinan Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa Hakim Agung yang menangani perkara PK Ahok pernah menjabat sebagai pimpinan Departemen Hukum pada Organisasi kemasyarakatan tersebut sebelum menjadi Hakim Agung.

Pemberitaan mengenai kedekatan Hakim Agung tersebut dengan FPI menimbulkan pertanyaan publik khususnya terkait imparsialitas dari putusan PK tersebut mengingat FPI adalah organisasi yang dengan keras mendukung hukuman penistaan agama terhadap Ahok. Hakim MA tersebut kepada media telah membantah kedekatannya dengan FPI.

Menurut Usman Hamid Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung harus segera mengambil langkah untuk memastikan independensi dan imparsialitas peradilan dan menyelidiki dugaan tersebut. Jika tidak, pertanyaan serius dan absah tentang keadilan pada sistem peradilan Indonesia akan tetap ada.

Tercatat bahwa pasal penodaan agama (Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965) dan pasal 156 (a) KUHP ditetapkan pada tahun 1965. Pasal ini hanya digunakan untuk menuntut sekitar 10 orang kurun waktu 1968 hingga 1998.

Namun peningkatan drastis terjadi di kurun waktu 2005 hingga 2014, Amnesty International telah mencatat setidaknya 106 orang yang telah dituntut dan dipidana dengan pasal penodaan agama. Ahok adalah pejabat publik dengan pangkat tertinggi pertama yang terjerat pasal penistaan agama.

Sikap Amnesty International akan terus berlanjut untuk mencari keadilan dan akan tetap meminta oyoritas untuk MENCABUT pasal penodaan agama sepenuhnya.

Setelah adanya sikap baik Amnesty International maupun masyarakat pro Ahok apa yang akan terjadi selanjutnya ? Apakah langkah yang ditempuh tim kuasa hukum Ahok (yang tentunya bertindak atas keinginan Ahok) dilakukan selain untuk keadilan juga untuk menjadikan jalan kembalinya Ahok berkiprah di politik ?

Beberapa tebak-tebakan mulai menyeruak. Beberapa lembaga survei independen mulai menerawang kemungkinan. Disebutkan elektabilitas Ahok masih tinggi berkisar 3 besar hingga 5 besar

Mantan Hakim Agung Mahfud MD memberikan pendapatnya dari sisi aturan hukum di Indonesia bahwa Ahok masih bisa mencalonkan sebagai Kepala Daerah (setingkat Bupati, Gubernur) namun tidak bisa mencalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan Menteri.

“Tidak boleh dikarenakan ada aturan yang menyebutkan bahwa orang yang telah mendapatkan ketetapan hukum atas hukuman pidana yang dituntut 5 tahun atau lebih” ( Ahok dituntut 5 tahun namun divonis 2 tahun walau putusan Hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

“Pak Ahok kan juga ingin mendapatkan perwalian anak makanya salah satunya menempuh jalur hukum dimaksud” tambah Fifi Letty Indra.

Kita tunggu saja apakah ada tuntutan yang dilakukan masyarakat pro Ahok untuk menuntut keadilan seperti yang dinyatakan dalam Press Conference di kantor Amnesty International Indonesia pekan lalu.

Yang jelas selaku penulis pernah juga mendapatkan keterangan dari salah satu pejabat negara bahwa tidak ada satupun lembaga di luar Indonesia (Internasional) yang bisa mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia.

Jadi bagaimana ? Ya kita lihat saja.. kemana angin membawa Ahok. Akankah ia terhempas, atau melambung tinggi.

(Ayi Putri Tjakrawedana)

Artikel sebelumnyaPerayaan Cap Go Meh 2018, Serba Merah Dan Meriah
Artikel selanjutnyaIDI Jakarta Pusat – Membangun Kemandirian Masyarakat Dibidang Kesehatan
I am the owner and founder of SCI MEDIA www.sayacintaindonesia.com. With a strong background as a media writer since 1994 from various magazines and newspapers and an independent writer for non-fiction books I have launched built me to have excellent skill in communication with people. I also have the skill to build corporation and personal images such as being coach for beauty contest and working as Artist Manager. I have experience gathering information to write personal biography books along with speaking at seminars and mentoring young women. I was affiliated with more than 50 organizations mostly about women empowerment I was a leader for some projects in Indonesia Ministries. I handled the PR of my party in the presidential election. I have worked with seminars, workshops, talk shows from various topics such as healthy lifestyle, how to become good writer, and others.